-->
  • Jelajahi

    Copyright © wwb.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Sidang Paripurna, DPRD Kota Depok Bahas 6 Raperda

    dmin
    , April 01, 2022 WIB

    DEPOK, WWB.co.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Depok melaksanakan sidang paripurna terkait pandangan umum  Fraksi-fraksi terhadap 6 rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Depok. Jum'at (01/04/22).

    Enam Raperda tersebut diantaranya :

    1. Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

    2. Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah.

    3. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok dalam bentuk barang kepada PT Tirta Asasta Depok.

    4.Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

    5. Raperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.

    6. Raperda tentang Perlindungan Pohon.



    Dalam rapat Paripurna tersebut, Ketua Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan DPRD Kota Depok Ir. Edi Sitorus memaparkan, terhadap Raperda Tentang Pembinaan Jasa Kontruksi. Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan dalam hal ini menyampaikan beberapa Point penting yang tertuang pada Draft Rancangan Perda tersebut, antara lain sebagai berikut :

    - Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaran Jasa Konstruksi.

    - Kewenangan Pemerintah Kota harus Konsisten dalam hal pengawasan Tertib usaha, tertib peneyelenggaraan dan tertib pemanfatan jasa Konstruksi, dengan melibatkan komponen masyarakat Jasa Konstruksi. 

    - Sanksi Administratif semisal Penangguhan Sertifikasi perlu dilakukan sebagai bentuk edukasi bagi para penyelenggara jasa konstruksi.

    -Pendanaan dan Pelaporan menjadi tanggung jawab pemerintah, perlu adanya transparansi serta output bagi kebaikan jasa konstruksi.

    Terhadap Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok nomor 10 tahun 2013 tentang Pengelolaan air tanah, ada 3 Aspek dalam Pengeloaan air bawah tanah yang tidak boleh dilupakan yaitu Aspek Pemanfaatan, aspek Pelestarian dan aspek 
    Pengendalian.

    - Keberadaan air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan dan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dapat menjamin kelestarian dan ketersediannya secara berkesinambungan.

    - Pengelolaan air tanah perlu diarahkan pada keseimbangan antara konservasi dan pendaya-gunaan air tanah yang terintegrasi dalam kebijakan dan pola pengelolaan sumberdaya air. 

    - Dalam Konteks Perusahaan yang memanfaatkan Air Tanah di Kota Depok, wajib memiliki perizinan yang di keluarkan oleh Pemertintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diatur dalam Perda Prov. Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah. 


     
    Terhadap Raperda Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024.

    - Anggaran Sebesar Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah), di harapkan melalui tahapan kajian Proyeksi Anggaran APBD Tahun 2023 nantinya. 

    - Benar-benar dimanfaatkan secara transparan yang perencanaannya digunakan untuk kepentingan Penyelenggara Pemilu (KPUD Kota Depok, Bawaslu Kota Depok), dalam rangka suksesi penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok Tahun 2024, jangan sampai ada kesan "persepsi" juga di manfaatkan untuk kepentingan "Kontestasi Calon" semata. 


    Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok dalam Bentuk Barang kepada PT Tirta Asasta Kota Depok (Perseroda).
     
    - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM PT. Tirta Asasta (Perseroda), sebesar Rp. 82.986.000.000, berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak tentu harus linear dengan peningkatan tertib administrasi, tata kelola aset sekaligus pelayanan kepada masyarakat (konsumen) yang lebih optimal, berdasarkan prinsip-prinsip transparan dan akuntabilitas. 

    - Pengerjaan Infrastruktur berupa penambahan jaringan juga harus tetap memberikan kenyamanan dan sisa estetika Lingkungan.

    -Insiden kejadian beberapa waktu lalu (jatuhnya alat Crane) dalam hal pembangunan rehabilitasi gedung sarana penunjang PDAM PT. Tirta Asasta, jangan sampai terjadi atau terulang kembali sehingga menimbulkan Impact persepsi Negatif di mata masyarakat.



    Terhadap Raperda Tentang Perlindungan Pohon.
     
    - Esensi Reperda ini tentu dalam upaya menanggulangi dampak perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca (Go Green).

    - Perlu adanya Payung Hukum bagi kerangka kebijakan untuk upaya perlindungan lingkungan hidup di wilayah Kota Depok.

    -Perlindungan Pohon sebagai Perwujudan lingkungan yang bersih dan indah serta terjaganya Spot Ruang Terbuka Hijau sebagai "paru-paru kota" di wilayah Kota Depok.

    - Adanya regulasi yang tepat dalam hal Perizinan penebangan pohon, maupun pemberian sanksi-sanksi terhadap pelanggaran perusukan pohon atau tanaman sehingga mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem pelestarian lingkungan di kota Depok. 

    Raperda Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok nomor 5 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah Diubah terakhir dengan Perda Kota Depok nomor 5 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan.
     
    - Transformasi Digitalisasi Pelayanan Kependudukan dan pencatatan sipil, saat ini sangat lah penting, pemutakhiran Tekhnologi Informasi secara signifikan mampu menciptakan perubahan dalam hal sisi efiensi, efektifitas dan transparansi pelayanan Kependudukan secara elektronik.

    - Masih adanya kendala Pelayanan Kependudukan di Kota Depok, seperti pembuatan KTP, seharusnya menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota sebagai perwujudan Tata Laksana Pemerintah Kota Depok yang baik ke depannya.


    "Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan memberikan Apresiasi serta  Mendukung adanya Raperda Kota Depok  ini nantinya," harap Ketua Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan DPRD Kota Depok Ir. Edi Sitorus.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Depok Moh Hafid Nasir mengatakan, secara umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik 6 Raperda. 

    "Sebagaimana dijelaskan oleh Walikota pada Rapat Paripurna sebelumnya, bahwa konsideran utama pengajuan 6 Raperda ini berkaitan dengan konsekuensi peraturan perundang-undangan di atas yang menuntut adanya penyesuaian dan atau mengamanatkan penjabaran lebih lanjut pada regulasi di tingkat perda," katanya.

    Hal ini, kata dia, tentunya merupakan keniscayaan dalam penataan regulasi daerah yang lebih sesuai tatanan hukum yang berlaku secara nasional. Di samping itu juga diperlukan regulasi lain terkait berbagai kebutuhan di daerah," terang Ketua Fraksi PKS Kota Depok ini.


    Sementara itu, H. Mohamad HB, SE berharap anggota Pansus, dapat bekerja secara maksimal. "Kami dari Fraksi Gerindra berharap agar para anggota Pansus, dapat bekerja secara maksimal dan kami yakin bahwa utusan Fraksi Gerindra pada setiap pansus raperda ini akan bekerja keras dan bekerja cerdas, demi kepentingan masyarakat kota Depok," ungkapnya.
     
    Niat kami, kata dia, semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat Depok, apapun catatan yang kami berikan, pandanglah sebagai niat baik kami untuk menciptakan Peraturan Daerah yang baik dan bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat kota Depok. 
     
    Bahwa dalam pembahasan ke 6 Raperda ini mungkin terdapat silang pendapat, namun seperti pernyataan Bapak Prabowo Subianto : "Setiap perbedaan pendapat atau pertentangan politik hendaknya diselesaikan secara musyawarah dan damai," terang Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok ini. (***/ Gan)

    Komentar

    Tampilkan