-->
  • Jelajahi

    Copyright © wwb.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    PPDI Pertanyakan Surat Rekomendasi Camat Terkait Rotasi Jabatan, Ini Kata DPMD

    dmin
    , March 17, 2022 WIB
    Foto: Ilustrasi

    KAB.BOGOR, WWB co.id - Terkait Rotasi di Desa Sanja Kecamatan, Citeureup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor tidak memihak salah satu atau pihak manapun. Hal tersebut disampaikan Achmad Munawar, Kasi Bina Pemdes, Kamis (17/3/22).

    "Yang di pertanyakan oleh teman-teman Persatuan Perangkat Desa (PPDI) termasuk pak Sekdes yaitu pak Hadi ada rekomendasi Camat tentang persetujuan," terang pria yang akrab disapa Awang ini.

    Menurutnya, hal tersebut adalah pekerjaan rumah DPMD dimana harus membuat Peraturan Bupati-nya. "Jadi intinya kita belum ada Perbub tentang tatacara pemberhentian atau pengangkatan terkait perangkat desa," jelas Awang.

    Arahan dari pimpinan, kata dia, adanya rotasi dan mutasi seharusnya Desa itu kondusif, pekerjaan lebih terbagi dan pelayanan meningkat. Jangan sampai jadi kisruh, nanti pelayan kepada masyarakat malah jadi terganggu. "Kita masih coba berkomunikasi dengan pihak desa dan kecamatan terkait hal tersebut jangan sampai polemik yang berkepanjangan," ujarnya.

    Menurutnya, rotasi tersebut tidak berpengaruh terhadap apapun hanya saja kebiasaan. "Mungkin yang tadinya sekretaris kini jadi kasi pem. mungkin Kepala Desa juga ada pertimbangan pertimbangan itu yang saat ini kami pertanyakan. Karena sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan dan suratnya untuk kajian," terangnya.

    Rotasi tersebut, lanjut Awang, sah-sah saja dilakukan selama mengikuti aturan yang ada. Ia berpesan jangan sampai hal tersebut menjadi polemik berkepanjangan dan akhirnya akan merugikan dua bah pihak.

    Sebelumnya, PPDI bersama Sekretaris Desa Sanja Hadi melakukan Audiensi di Kecamatan Citeureup untuk mempertanyakan surat rekomendasi dari Camat Citeureup terkait pergeseran/rotasi yang dilakukan Kepala Desa Sanja.

    Pasalnya, surat tersebut dianggap cacat secara administrasi dan regulasi yang ada di Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2021 yang mengatur mekanisme Pemerintah Desa.

    Selain itu, PPDI meragukan hasil keputusan Kepala Desa, dengan adanya rekomendasi dari Camat kemudian Desa menerbitkan Surat Keputusan (SK) rotasi dan alih tugas. Sementara di Desa Sanja tersebut tidak ada kekosongan, padahal didalam Permendagri nomor 7 tahun 2017 itu sudah jelas diatur. rotasi boleh dilakukan apa bila ada kekosongan," tutur Hermawan Sekretaris umum PPDI Kabupaten Bogor, Rabu (16/3/22)

    Hal ini, kata dia, tentunya jomplang dan jadi cerminan bagi desa yang ada di Kabupaten Bogor. " Pada Dasarnya pemerintah desa di seluruh Indonesia itu diikat secara konsitusi, yang mana seluruh mekanisme yang menyangkut perangkat desa harus melalui konsitusi," pungkas Hermawan. (Gan)


    Komentar

    Tampilkan