-->
  • Jelajahi

    Copyright © wwb.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Polemik antara Petani Penggarap dan PMC, Ini Kata Kepala Desa

    dmin
    , February 23, 2022 WIB
    Potongan foto dari video Lensa Negeri

    KAB.BOGOR, WWB.co.id - Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, Hayatuzen angkat bicara terkait polemik yang terjadi antara masyarakat penggarap dengan PT Mustika Candra (PMC).

    Menurutnya, PMC memang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang masa berlakunya sampai tahun 2027, namun yang jadi persoalan PMC tidak menguasai fisik dari dulu hingga saat ini dikuasi masyarakat penggarap," kata Kepala Desa Sukaraja Hayatuzen ketika dikonfirmasi diruangannya, Rabu (23/2/22).

    Baca juga : Petani Penggarap di Desa Sukajaya Tolak Pengukuran Tanah oleh PMC → https://www.wwb.co.id/2022/02/petani-penggarap-di-desa-sukajaya-tolak.html

    Ia menjelaskan bahwa PMC ketika akan melakukan pengukuran izin terlebih dahulu kepada Pemerintahan Desa dua tiga hari sebelumnya. "Datang dia (PMC) menyampaikan mau mengadakan kegiatan pengukuran tanah. Kata saya silahkan saja, namun walaupun begitu tetap harus koordinasi dulu dengan penggarap," kata Hayatuzen kepada pihak PMC.

    "Sebelum pengukuran saya mengundang RT dan RW bukan penggarap. Saya undang dari RT 01- 06 karena kebetulan objeknya ada di RW 06, saya harus ngomong dulu sehubungan itu secara fisiknya dikuasai oleh masyarakat," sambung Hayatuzen.

    Ia mengakui, dari dahulu lahan tersebut selalu menjadi dilema baginya, bahkan semenjak dirinya menjabat sebagai Kepala Desa pada priode sebelumnya dirinya menjabat hingga 2007. "Adapun surat dimasyarakat yakni hanya sebatas keterangan garap saja, sedangkan PMC yang saya tahu sejak itu juga sudah memiliki SHGB sampai sekarang dan masa habisnya sekitar lima tahun lagi," tutur Kades yang pernah menjabat di tahun 1909 sampai 2007 ini.

    "Pada saat saya menjabat priode sebelumnya saya pernah dikasih riwayat tanahnya oleh pihak PMC sendiri, namu berkasnya entah kemana kemungkinan hilang," imbuh Hayatuzen.


    Lebih lanjut ia menjelaskan, SHGB PMC itu terbit tahun 1997 dan berlaku selam 30 tahun. berarti habisnya sampai 2027. " Itu PMC dapatnya dari PTP 11 Ciomas pelimpahannya," jelas Hayatuzen.

    Terkait hal tersebut, kata dia, pihak Pemerintah Desa hanya bisa memfasilitasi  antara penggarap dan PMC. "Pihak Desa hanya bisa memfasilitasi yang mana antara penggarap dan PMC harus ada solusi," pinta Hayatuzen.

    Berita ini juga tayang dalam Channel YouTube Lensa Negeri untuk video lengkapnya dapat di simak di channel tersebut : https://youtu.be/1sQ5Uk4TwRo

    (GN)


    Komentar

    Tampilkan