-->
  • Jelajahi

    Copyright © wwb.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Ini Tiga Raperda yang Disampaikan Wali Kota Bogor di Paripurna

    dmin
    , February 03, 2022 WIB

    KOTA BOGOR, WWB.co.id - Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan tiga Raperda dalam rapat paripurna di ruang Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (3/2/2022). 

    Tiga Raperda tersebut diantaranya, tentang Perubahan Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Raperda tentang Perubahan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.

    "Raperda Perubahan Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 dan 34 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing," kata Bima Arya.

    Menurutnya, Raperda ini merupakan dasar hukum dalam melaksanakan pungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing agar menjadi PAD. Sehingga, kata dia, materi pokoknya adalah penghitungan besaran kedua retribusi tersebut dan perubahan nomenklatur IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing menjadi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

    "Raperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah," tururnya.

    Tujuan Raperda ini lanjut Bima, untuk memberikan kepastian hukum dalam investasi serta untuk menjaga kualitas perizinan yang cepat, mudah dan terintegrasi melalui sistem elektronik OSS atau Online Single Submission yang ditetapkan pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan visi, misi serta kebijakan sosial, budaya dan ekonomi Kota Bogor.

    "Materi pokoknya antara lain, pembagian kewenangan layanan perizinan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan dan pendanaan perizinan, serta Penyelesaian masalah dan sanksi," terangnya.

    Selain itu, Raperda Perubahan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor merupakan ikhtiar untuk meningkatkan kualitas layanan dan performance perusahaan melalui optimalisasi dan harmonisasi pengelolaan aset perusahaan dan penetapan tarif air minum sesuai ketentuan peraturan perundangan, serta hal lain yang akan dibahas lebih lanjut.

    "Direksi berwenang untuk menjual, menjaminkan atau melepaskan aset tetap dan aset tidak tetap berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas. Direksi juga berwenang untuk mengusulkan tarif air minum yang ditetapkan Wali Kota dengan memperhatikan keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya dan efisiensi pemakaian air," terang Bima. 

    Dalam agenda rapat paripurna tersebut juga membahas Raperda perubahan RPJMD Kota Bogor 2019-2024 menjadi Perda. (***/Gan)
    Komentar

    Tampilkan