-->
  • Jelajahi

    Copyright © wwb.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    BEM PTM Zona 3 Meminta Menteri yang Terlibat Bisnis PCR di Resufle

    dmin
    , November 11, 2021 WIB

    JAKARTA, WWB.co.id - BEM PTM Zona 3 DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Geruduk Istana Negara Meminta 2 Menteri yang terlibat Bisnis PCR di resufle dari kabinet Indonesia Maju


    Ratusan mahasiswa dari BEM PTM Zona 3 DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten itu diantaranya, UHAMKA Jakarta ITBAD Jakarta, STKIP Muhammadiyah Bogor, Universitas Muhammadiyah Tanggerang, STIEM Jakarta dan UM Cirebon.


    Hendi Presidium Nasional BEM PTM Zona 3 DKI Jakarta Jawa Barat dan Banten mengatakan, aksi hari ini di momentum tanggal 10 November memperingati hari pahlawan."Perlu kita refleksikan bahwa jasa para pahlawan besar dalam membangun negara Indonesia, namun pada prinsipnya Indonesia sudah 7 kali ganti Presiden Indonesia tentu ingin lebih baik lagi," katanya.



    Menurut Hendi, Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan baru mengatur ketentuan perjalanan dalam negeri semasa pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia dari awal masuknya pandemi Covid-19 sampai sekarang, salah satu contohnya adalah harga pemeriksaan screening virus corona menggunakan metode Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) telah turun.

    Begitu pun dengan masa berlaku tes RT-PCR yang digunakan sebagai syarat dalam berbagai moda transportasi di Indonesia. Aroma adanya permainan dalam kebijakan wajib PCR di moda transportasi di Indonesia apalagi dari kebijakan pemerintah ini perihal harga  PCR berubah-ubah dari kisaran 1.000.000 keatas.


    Setelah itu, pada Oktober 2020, pemerintah mengontrol harga PCR menjadi Rp 900.000. Sepuluh bulan kemudian harga PCR kembali turun menjadi Rp 495.000-Rp 525.000, akibat kritik dari masyarakat yang membandingkan biaya tes di Indonesia dengan India dan Terakhir, 27 Oktober lalu pemerintah menurunkan harga menjadi Rp 275.000-Rp 300.000, sampai sekarang turun ke harga 250.000 tentu hal ini menjadi persoalan yang fundamental harus di tegaskan pemerintah agar tidak terlalu membebani Rakyat.



    Hal ini tentu membuat masyarakat bingung dan tercengang ketika mengetahui persoalan PCR di Indonesia seakan-akan di obok-obok oleh oknum yang tidak bertanggung Jawab Serta apa gunanya Vaksininasi di gencarkan di daerah-daerah lalu pemerintah menggratiskan jika masyarakat harus PCR maka dari itu kami BEM PTM Zona 3 Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menindak dan turut andil kepada persoalan ini apalagi diduga 2 menterinya terlibat pada bisinis PCR tentu ini harus menjadi atensi khusus agar kedua menteri ini di resufle dari kabinet Indonesia Maju karena di duga telah mencederai nawacita Presiden Joko widodo," papar Hendi.




    Adapun, lanjutnya, pernyataan sikap dari hasil kajian-kajian yang telah kami rangkum di antaranya:

    1. Meminta Menteri Marves dan Menteri BUMN mengembalikan uang  rakyat yang di raup dari keuntungan PCR

    2. Meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk mengaudit uang rakyat kepada Semua PT yang diduga terlibat pada bisnis PCR itu karena diduga merugikan uang rakyat


    3. Mendesak pemerintah Indonesia agar segera Stop Mafia PCR yang diduga telah membodohi rakyat

    4. Mendesak Presiden Joko Widodo tegas dalam pengambilan sikap terkait pejabat yang Ikut terlibat pada bisnis PCR dan meresufle 2 menteri itu

    5. Meminta pemerintah tidak main-main terhadap kemaslahatan Rakyat


    6. Mendesak Ketua KPK segera mengaudit rekening koran Menteri Marves dan menteri BUMN." pungkas Hendi. (***)




    Sumber : BEM PTM Zona 3 DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
    Komentar

    Tampilkan