-->
  • Jelajahi

    Copyright © wwb.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Kuasa Hukum Pasien Visum Layangkan Somasi ke RSUD Cibinong

    dmin
    , October 06, 2021 WIB

    KAB.BOGOR, WWB.co.id - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dharma  Keadilan Nusantara (DKN) resmi melayangkan surat somasi kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong, Kabupaten Bogor. Senin, (04/10/2021) kemarin.

    Ketua Umum LBH Dharma Keadilan Nusantara (LBH-DKN) Bambang Dwi Hendrolukito, ST, SH menuturkan, dalam surat tersebut menerangkan bahwa, pada tanggal 23 September 2021 kliennya RN mengalami penganiayaan/kekerasan fisik oleh BM selaku suaminya dan melaporkan ke Kepolisian Resort Kabupaten Bogor berdasarkan surat bukti tanda laporan polisi dengan nomor surat B. 1406/IX/202/JBR/ Res/BGR tanggal 23 September 2021.


    Baca juga : Pasien Rujukan Visum Ditolak RSUD Cibinong → https://www.wwb.co.id/2021/09/pasien-rujukan-visum-ditolak-rsud.html

    Atas dasar laporan tersebut, pihak penyidik memberikan surat untuk dilakukan visum et repertum pada RSUD Cibinong, Kabupaten Bogor untuk dijadikan bukti dalam perkara aquo. "Pada hari itu juga sekitar pukul 15:00 WIB. klien kami mendatangi Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Cibinong dengan membawa surat permohonan visum dari kepolisian dengan nomor surat B. 112/1X/2021 Reskrim untuk melakukan visum. Namun pada waktu itu petugas di IGD RSUD Cibinong menolak klien kami dengan alasan sudah jam 3 sore sudah tidak bisa dan ada emergency serta diluar jam dinas. Dan satu perawat lagi mengatakan untuk di tunda dengan mengembalikan berkas keruang informasi dan disarankan kembali lagi besok (Jumat, 24 September 2021) jam 09:00 langsung ke poli umum," tutur Bambang kepada wwb.co.id disalah satu Cafe yang berlokasi di Dramaga Kabupaten Bogor. Rabu, (06/10/21).

    Baca juga : Kanit PPA Polres Bogor Sayangkan Sikap RSUD Cibinong Tak Langsung Tangani Visum Korban KDRT → https://www.wwb.co.id/2021/09/kanit-ppa-polres-bogor-sayangkan-sikap.html


    Kemudian, ke-esokan harinya sambung dia, pada tanggal 24 September 2021 kliennya kembali ke RSUD Cibinong untuk melakukan visum. "Klien kami diarahkan keloket poli umum kemudian menunggu untuk dilakukan pemeriksaan, dan setelah pemeriksaan dokter tersebut berbicara "tidak perlu diberi obat karena tidak ada luka" padahal klien kami mengeluhkan sakit dibagian kuping, akan tetapi dokter tersebut membalasnya "wajar karena ditonjok pasti sakit," ucapnya menirukan sang dokter.


    "Perlu diketahui, dalam kasus penganiayaan harus segera dilakukan visum, karena bekas luka memar bisa menghilang apa bila visum tidak dilakukan segera dan otomatis akan menghilangkan satu alat bukti dalam dugaan tindak pidana," tegasnya.

    Baca juga : Polres Bogor Perlu Investigasi Penolakan Permintaan Visum → https://www.wwb.co.id/2021/09/polres-bogor-perlu-investigasi.html


    Menurutnya, dalam pasal 187 KUHP menyebut bahwa surat dari seseorang keterangan ahli yang menyebut pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi. "Maka sudah sangat jelas pihak RSUD Cibinong tidak menghargai dan menghalang-halangi proses peradilan yang diduga adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sengaja tidak mengindahkan atau merespon surat yang dilayangkan oleh pihak Kepolisian," tegas Bambang.

    Baca juga : Aktivis : Desak Dinkes Evaluasi Kinerja RSUD Cibinong atas Tindakan Penolakan Rujukan Visum → https://www.wwb.co.id/2021/09/aktivis-desak-dinkes-evaluasi-kinerja.html

    Sementara itu, Pembina LBH DKN Richard Angkuw, SH, MH menambahkan, IGD adalah unit pelayanan 1 X 24 jam diperuntukan bagi pasien yang memerlukan tindakan emergency bisa ditangani di RSUD bagian IGD. Akan tetapi, kata dia, melihat penolakan tersebut IGD dinilai tidak ada fungsinya sama sekali.


    "Bahwa sudah jelas RSUD Cibinong dinilai melanggar kode etik dalam penanganan pasien merujuk pada undang-undang kesehatan. Undang-undang kedokteran, dan juga kode etik rumah sakit, kedokteran serta keperawatan," tegasnya.


    Menurutnya, penolakan tersebut sangat merugikan kliennya. "Secara tidak sengaja telah membantu menghilangkan alat bukti yang menjadi salah satu alat untuk satu proses peradilan yang sedang berjalan," imbuhnya.


    Baca juga : Hendak Konfirmasi RSUD Cibinong Seorang Wartawan Mengaku Mendapat Tekanan dari Oknum → https://www.wwb.co.id/2021/10/hendak-konfirmasi-rsud-cibinong-seorang.html


    Dengan demikian, sambungnya, klien kami sangat dirugikan, karena hilangnya alat bukti yang diperlukan dalam proses penegakan hukum. "Perbuatan tersebut masuk dalam pelanggaran melawan hukum (PMH) sebagaimana termaktub dalam pasal 1365 KUHPerdata. Maka dengan ini kami selaku kuasa hukum yang di tunjuk oleh klien kami memperingatkan pimpinan RSUD Cibinong menindak lanjuti persoalan tersebut. Dan, apa bila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 X 24 jam tidak mengkonfirmasi permasalahan tersebut kepada kami, maka cukup jelas alasan bagi kami menindaklanjuti permasalahan tersebut baik secara pidana serta mengadukan kedewan kehormatan kedokteran, keperawatan, rumah sakit dan pihak-pihak terkait lainnya," papar Richard didampingi Sekretaris Umum LBH DKN Sona Pernandi, SH. (Gan)
    Komentar

    Tampilkan