-->
  • Jelajahi

    Copyright © wwb.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Komisi III DPRD Kota Bogor ‘Pelototi’ Pembangunan Infrastruktur Strategis

    dmin
    , October 29, 2021 WIB

    KOTA BOGOR, WWB.co.id – Beberapa proyek infrastuktur strategis Kota Bogor hingga saat ini masih berjalan. Diantaranya adalah pembangunan alun-alun Kota Bogor, Masjid Agung, perpustakaan, pedestrian Juanda, dan revitalisasi jalur Surya Kencana. Proyek yang memakan anggaran miliaran rupiah ini pun sontak menjadi sorotan bagi Komisi III DPRD Kota Bogor.


    Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin,  mengungkapkan, bahwa pihaknya tengah menyoroti beberapa proyek strategis di Kota Bogor agar bisa selesai pada waktunya. "Tahun 2021 ini merupakan tahun pembangunan infrastuktur. Oleh karena itu  Komisi III lebih banyak melakukan pengawasan dan sidak  pekerjaan fisik, terutama pada pembangunan sarana publik," kata Zaenul.



    Salah satu proyek pembangunan yang disorot oleh Komisi III adalah alun-alun Kota Bogor. Proyek eks lahan taman topi yang menelan anggaran Rp13 miliar itu hingga saat ini pengerjaannya baru menyentuh angka sekitar 35 persen.  "Proyek ini harus dipercepat pengerjaannya, apakah ditambah jumlah tenaga kerja atau jumlah peralatannya. Intensitas pekerjaan harus terus ditingkatkan tanpa harus menurunkan kualitas dan standar pembangunan yang ada, sehingga target bisa tercapai sesuai target," kata pria yang akrab disapa ZM.


    "Masalah lingkungan juga harus diperhatikan. Tidak ada penebangan pohon yang dihalalkan dalam setiap pembangunan. Ini harus menjadi perhatian serius karena RTH itu adalah paru-paru Kota Bogor," tegasnya.



    Selain pembangunan alun-alun, megaproyek lainnya yang menjadi sorotan adalah revitalisasi jalan Suryakencana. Sebab, proyek yang menelan anggaran Rp30 miliar dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini mengalami keterlambatan sebesar 11 persen. "Jangan sampai anggaran yang sudah menggunakan pinjaman ini bermasalah dan terlambat, karena sisa waktu tinggal 68 hari lagi," jelas ZM.



    Penyelesaian Pembangunan Masjid Agung


    Senada dengan Zaenul, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto juga menyoroti masalah penyelesaian pembangunan infrastruktur di Kota Bogor, khususnya Masjid Agung. Pembangunan masjid Agung juga mengalami keterlambatan. Padahal, Masjid Agung sangat dinantikan penyelesaiannya karena  sudah tertunda sejak 2015.



    "Kita sudah anggarkan 32 M untuk pembangunan Masjid Agung di tahun 2021. Harapannya, bisa selesai di akhir 2021 dan dituntaskan pembangunan interiornya di tahun 2022. Untuk itu, pembangunan yang sedang berjalan harus dituntaskan sesuai target waktu tanpa mengurangi kualitas," jelas Atang.


    "Komisi terkait (Komisi III, red) tentu akan melakukan pengawasan optimal agar Masjid ini bisa segera dapat difungsikan. Masjid tempat ibadah dan doa kepada Allah. Jangan sampai terkatung-katungnya Masjid Agung ini menjadi kesalahan berjamaah", pungkas Atang.




    Komisi IV Sidak Kelurahan dan Kecamatan Pastikan Aplikasi Solid dan Sahabat Berjalan Lancar


    Kehadiran aplikasi bantuan sosial terpadu (Solid) yang  diluncurkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor tahun ini, menjadi sorotan bagi Komisi IV DPRD Kota Bogor. Sebab, aplikasi ini diharapkan bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dalam hal bantuan sosial. 


    Untuk memastikan aplikasi solid berjalan lancar dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan sidak ke sejumlah kantor kelurahan dan kecamatan. Sidak yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Said Muhamad Mohan dan diikuti sejumlah anggota komisi IV DPRD Kota Bogor ini menemukan fakta bahwa aplikasi Solid belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat dan petugas di kelurahan.



    "Hasil monitoring tadi, masyarakat masih belum tahu, belum mengerti. Sedangkan dari kelurahan masih belum cakap dan menguasai aplikasi ini. Rencananya kami akan melakukan sidak lagi di satu atau dua kelurahan, untuk selanjutnya kita koordinasi intens dengan dinsos," ujar Mohan.


    Aplikasi yang membantu warga untuk mendapatkan bantuan Pemerintah juga dihadirkan oleh bagian Kesra pada Setda Kota Bogor dengan nama Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu (SAHABAT). Berdasarkan inspeksi langsung, Mohan pun mengungkapkan bahwa banyak pengajuan bansos yang ditolak tetapi tidak diinformasikan kepada masyarakat yang mengajukan.



    "Masalah utamanya adalah usulan luncuran yang belum selesai di 2020 namun ditolak di 2021 karena administrasi. Namun, perubahan administrasi tersebut tidak terinformasi ke pengusul. Paling tidak ke operator kelurahan terinformasi juga, sehingga seharusnya bisa diperbaiki dan diusulkan lagi," katanya.


    Senada dengan Mohan, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mendorong agar Pemerintah mempermudah urusan sosial masyarakat. "Keberadaan aplikasi SOLID dan SAHABAT itu harusnya mempermudah masyarakat. Bukan mempersulit. Dan harus disosialisaikan massif. Ketidakmampuan membayar BPJS, masalah rumah rusak dan tidak layak huni, serta tidak berpenghasilan itu riil. Makanya butuh bantuan Pemerintah. Dan aplikasi harus mempermudah kehadiran Negara dalam masalah sosial ini," tegas Atang. (***)
    Komentar

    Tampilkan