-->
  • Jelajahi

    Copyright © wwb.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Presiden Jokowi Perintahkan Polri Tidak Segan-segan Tindak Tegas Mafia Tanah

    dmin
    , September 22, 2021 WIB

    JAKARTA, WWB.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran Kepolisian untuk tidak segan-segan menindak tegas para mafia tanah.


    Menurutnya, pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. "Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut," kata Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah kepada perwakilan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 22 September 2021.


    Ia mengingatkan agar aparat penegak hukum atau Polri memperjuangkan hak masyarakat dan menegakkan hukum secara tegas di sektor agraria. Pada kesempatan itu, Jokowi membagikan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota kepada masyarakat.


    Baca juga : Hendak Ternak Ikan, M. Subhan di Stop Pam Lahan diduga Suruan Sentul City → https://www.wwb.co.id/2021/09/hendak-ternak-ikan-m-subhan-di-stop-pam.html


    Jokowi mengatakan 5.512 sertifikat di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten/kota yang menjadi prioritas pada tahun ini. "Ini adalah tanah yang fresh betul. Berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah telantar, dan pelepasan kawasan hutan," ujar Jokowi.


    Kepala Negara ini menegaskan, tidak ingin konflik agraria di daerah terus-menerus terjadi. Oleh karena itu, dirinya sudah beberapa kali mengundang kepala daerah, organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai opsi-opsi dalam penyelesaian kasus tanah. "Banyak konflik telah berlangsung lama bahkan sangat lama. Ada yang puluhan tahun, bahkan sampai 40 tahun, tetapi masalahnya tidak selesai-selesai," ujar Jokowi.


    Baca juga : Pembuangan Sampah Liar Masih Jadi Daya Tarik Masyarakat Kabupaten Bogor → https://www.wwb.co.id/2021/09/pembuangan-sampah-liar-masih-jadi-daya.html


    Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat konflik agraria yang terjadi selama kepemimpinan Presiden Jokowi (periode 2015-2020) mencapai 2.291 kasus. Berdasarkan catatan tersebut, sektor perkebunan menjadi penyumbang konflik tertinggi, yaitu 851 kasus. Diikuti sektor properti 519 kasus, kehutanan 169, pertanian 147, pertambangan 141, pesisir dan pulau-pulau kecil 63, pembangunan infrastruktur 30, dan fasilitas militer 21. (***)

    Komentar

    Tampilkan