-->
  • Jelajahi

    Copyright © wwb.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Aktivis Desak Dinkes Evaluasi Kinerja RSUD Cibinong atas Tindakan Penolakan Rujukan Visum

    dmin
    , September 28, 2021 WIB

    KAB.BOGOR, WWB.co.id - Penolakan visum korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong Kabupaten Bogor pada Kamis (23/09/21) kemarin, menuai tanggapan dari berbagai pihak.


    Pasalnya, saat itu korban (RN), membawa surat permohonan rujukan visum dari Polres Bogor sempat mendapat penolakan dari pihak Rumah Sakit.

    Baca juga: Pasien Rujukan Visum Ditolak RSUD Cibinong → https://www.wwb.co.id/2021/09/pasien-rujukan-visum-ditolak-rsud.html

    Hendi Ketua IMM Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik mengaku kecewa dengan RSUD. "Tentu kami kalangan mahasiswa sangat kecewa dengan pelayanan RSUD Cibinong terutama dalam memberikan pelayanan medis, apalagi ini permohonan rujukan visum yang di keluarkan pihak kepolisian," kata Hendi, Senin (27/09/21).


    Menurut Hendi, ini persoalan Fundamental yang tidak boleh di biarkan begitu saja karena Rumah Sakit itu sifatnya memberikan pelayanan 24 Jam, maka ketika orang datang masuk ke IGD wajib dilakukan pemeriksaan secara medis. 

    Baca juga: Kanit PPA Polres Bogor Sayangkan Sikap RSUD Cibinong Tak Langsung Tangani Visum Korban KDRT → https://www.wwb.co.id/2021/09/kanit-ppa-polres-bogor-sayangkan-sikap.html


    Dan, kata dia, jika merujuk sesuai dengan SK Bupati Bogor No. 445/338/Kpts/huk/2009 Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan harapan dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat.

    Baca juga: Polres Bogor Perlu Investigasi Penolakan Permintaan Visum → https://www.wwb.co.id/2021/09/polres-bogor-perlu-investigasi.html


    Maka sejak itu, lanjut Hendi, Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong seharusnya bersikap kooperatif dan meningkatkan kualitas pelayanannya. "Kami meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan Bupati Bogor, dapat memberi perhatian khusus pada masalah penolakan tersebut dan hal ini tidak mengindahkan visi Bupati yaitu Karsa Sehat," tuturnya.

    "Kami juga harap pihak kepolisian dapat menindak lanjuti penolakan visum tersebut, karena bisa dianggap menghalang-halangi proses penyelidikan," pungkas Hendi. (GN)
    Komentar

    Tampilkan