-->
  • Jelajahi

    Copyright © wwb.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Akomodasi Keberagaman Kedalam Penyusunan Instrumen Hukum

    dmin
    , June 25, 2021 WIB

    Oleh:
    *Ramses Terry*
    Pemerhati Hukum & Kebijakan Publik.


    JAKARTA,WWB.co.id - 25 Juni 2021


    Dua puluh tiga tahun sejak keambrukan era Orba, sebagian besar penyusunan Instrumen Hukum atau Pruduk Undang2 di Indonesia, terkesan menjauh dari *Roh Idiologi Bangsa,* bahkan sebagian orang mengatakan cacat Idiologis.
    Yang dimaksud cacat Idiologis adalah sebagian produk UU dan peraturan pelaksananya, hingga peraturan daerah terkesan tidak mengakomodir apa yang menjadi budaya, suku bangsa, agama dan norma-norma lokal Nusantara yang menjadi karakter masyarakat asli yang dimiliki bangsa Indonesia.

    Oleh karena itu fakta yang dimaksud adalah Instrumen Hukum, UU dan Peraturan Daerah yang banyak menuai protes dari kelompok tertentu atau dari masyarakat tertentu yang keberadaannya yang sangat tidak di lindungi oleh suatu pruduk hukum  dan UU yang dimaksud.

    Kehadiran serangkaian proses sosial ditengah masyarakat terhadap diberlakukannya sejumlah aturan-aturan, sehingga banyak tdk mengakomodir atau tidak mengakomodasi keberagaman tersebut, dan dapat dikatakan bahwa UU atau aturan dibawah UU yang dibuat dan tidak mengakomodasi, sehingga meninggalkan nilai2 kebersamaan, dan Nilai Kebersamaan tersebut yaitu merupakan *The Virtual of Pancasila*

    Secara Akademis, praktek-peraktek seperti demikian sangat jauh dari Idiologi Flasafah Bangsa dan meninggalkan lapangan Ilmu Ketatanegaraan RI pada umumnya, mengingat peraturan perundang undangan merupakan serangkain praktek Ketatanegaraan dan Ketatapemerintahan harus berisi dan didasarkan pada nilai-nilai budaya masyarakat yangg hidup dan ada di seluruh penjuru Nusantara.

    Oleh kerena itu, dlm kehidupan ketatanegaraan dan ketatapemerintahan akhir-akhir ini, justru hal itu mulai terlihat dan mengering krn terkesan tidak dijadikan roh perundang undangan atau dengan sadar di abaikan begitu saja, seolah malu menyebutkan sebagai pedoman bertindak dan berpolitik dan hukum.

    Jika direnungkan secara mendalam *The Virtual of Pancasila* dimaksud berakar dari dan tepat dengan kondisi riil dan nyata banga Indonesia, yaitu kebersamaan dalam keberagaman.
    Komentar

    Tampilkan