• Jelajahi

    Copyright © wwb.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    SPN Sampaikan Sikap Keritis di Kantor Kemenaker RI

    dmin
    , February 24, 2021 WIB
    masukkan script iklan disini

    JAKARTA,WWB.co.id - Serikat Pekerja Nasional melakukan aksi RABUAN di Kantor Kemnaker Rl, Kav.51 JIn. Gatot Subroto Jakarta Selatan. Rabu, (24/02/2021).

    "Aksi ini bagian dari jawaban bahwa terkait penegakan hukum Ketenagakerjaan sampai dengan hari ini sangat LEMAH. Untuk itu Serikat Pekerja Nasional pada hari melakukan aksi secara serentak di berbagai daerah mulai dari Morowali, Makasar, Sumatera Utara, Kaltim, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, D.l.Y, Jabar, DKl dan Banten," tutur Sekertaris Umum DPP SPN Ramidi kepada redaksi wwb.co.id melaui pesansingkat WhatsApp messenger, Rabu (24/02/21).


    Foto : Buruh Perempuan SPN dalam aksi Rabuan di Kantor Kemenaker RI


    Dalam aksi tersebut, kata dia, pihaknya mengikuti Protokol Kesehatan dengan menggunakan Masker, Handsanitiser, Jaga Jarak dan lainnya. "Peserta aksi didepan Kantor KEMNAKER RI diikuti oleh 50 orang adapun didaerah masing masing rata-rata 100 orang perwakilan," imbuh Ramidi.

    Menurutnya, SPN akan terus melakukan perlawanan dengan berbagai bentuk."SPN tetap menolak Omnibus Law dan PP sebagai turunannya. Kami mengingatkan agar pemerintah dan pengusaha jangan semaunya sendiri melaksanakan peraturan tersebut. SPN ikut terlibat melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," uajrnya.

    "Untuk itu sekali lagi kami sampaikan agar pemerintah melalui Kemnaker RI segera menyelesaikan kasus-kasus ketenăgakerjaan didaerah baik yang bersifat normatif maupun kepentingan. SPN juga mendukung pengusutan kasus adanya indikasi Korupsi di BP Jamsostek yang mengalami kerugian hampir 43 triliun. Kita dukung Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi BP.Jamsostek," tambahnya.




    Selain itu, lanjut Ramidi, dalam rangka menyikapi kondisi ketenagakerjaan dimasa Pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin sebagai Pemimpin Bangsa.

    SPN menyampaikan SIKAP KRITIS sebagai berikut:

    1. Bahwa Bidang Ketenagakerjaan belum menjadi skala prioritas untuk menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    2. Bahwa Bidang Ketenagakerjaan untuk menuju penghidupan yang layak dan tidak adanya Diskriminasi jauh dari harapan.

    3. Bahwa Bidang Ketenagakerjaan untuk memberikan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan termasuk penegakan hukum dikubur dalam - dalam dengan lahirnya UU CIPTA KERJA NO.II TAHUN 2020.

    4. Bahwa Bidang Ketenagakerjaan di Kementerian Tenaga Kerja RI lebih banyak keberpihakan kepada Kaum Kapitalis/ Kaum Pemodal, TERINDIKASI seluruh kebijakan yang dikeluarkan baik surat edaran dan peraturan menteri Ketenagakerjaan merupakan bagian dari PESANANAN PEMILIK MODAL alias KAPITALIS.

    5. Bahwa Bidang Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja RI saat ini lebih COCOK disebut Kantor/Perusahaan Cabang Kapitalis/Pemodal hal ini dibuktikan dengan banyaknya kebijakan yang menyimpang dan jauh dari harapan.




    6. Dampak Pandemi Virus Covid-19 selalu menjadi ICON Kementerian Tenaga Kerja RI untuk melakukan JUSTIFIKASI/ Pembenaran bahwa kesulitan selalu berpihak kepada Kaum Pemodal alias Kapitalis.

    7. Dampak Pandemi Virus Covid-19 tidak pernah menyebutkan bahwa Pekerja/ buruh dan rakyat Indonesia mengalami Kesulitan, sekalipun ada bantuan Subsidi Upah tidak merata. Bansos Sembako dan Iainnya dimana ujungnya adalah terjadinya KORUPSI.

    8. Bahwa Bidang Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja RI sangat LEMAH dalam PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM, terbukti seluruh kasus-kasus pelanggaran Ketenagakerjaan yang bersifat NORMATIF dan sudah dilaporkan tidak pernah terselesaikan akan tetapi lebih banyak MELEMPAR MASALAH ke Daerah atau Perselisihan

    Untuk itu SPN menyerukan kepada seluruh Pekerja/Buruh baik Anggota maupun bukan Anggota agar tetap KRITIS menyikapi permasalahan Ketenagakerjaan, Jaminan Kepastian Kerja, Jaminan Kepastian Upah dan Jaminan Sosial itu semua merupakan Hak Setiap Pekerja/Buruh dan Rakyat Indonesia.

    Pernyataan sikap SPN ini bagian dari RESPON terhadap Perintah Presiden RI Ir. H. Joko Widodo bahwa Masyarakat Harus Bersikap Kritis dan Hari ini kita buktikan sikap itu di Depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI sebagai Simbol Perlawanan terhadap kebijakan yang sangat AROGAN. (Red)

    Jakarta, 24 Februari 2021.

    Sumber : Serikat Pekerja Nasional
    Komentar

    Tampilkan