-->
  • Jelajahi

    Copyright © wwb.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Saldo Sudah Digesek, KPM Dua Hari Menanti Komoditi

    dmin
    , February 22, 2021 WIB
    masukkan script iklan disini

    Kab. Bogor, WWB.co.id - Nada sumbang terkait realisasi Program Sembako kembali terdengar dari Kabupaten Bogor, kali ini kembali muncul dugaan pengumpulan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Ketua Kelompok di Desa Cimupang, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor.

    Menurut penuturan salah satu KPM bernama Dewi Yulianti bahwa dirinya telah menerima KKS Migrasi yang tadinya dari Bank Negara Indonesia (BNI) menjadi Bank Mandiri beberapa Minggu lalu, namun selang beberapa hari KKS tersebut dipinta untuk dikumpulkan oleh Ketua Kelompok Bernama Kurniasih.

    "Ketua Kelompoknya Bilang Gini, katanya mau di Aktifin dulu dari pihak Bank jadi di kumpulin semua, bukan saya doank, banyakan," tuturnya, Senin (22/02/2021).

    Dewi Yulianti juga mengatakan bahwa KKS tersebut baru diberikan kembali kemarin, Minggu (21/02/2021). Dengan disertai struk transaksi pembelian Komoditi, padahal dirinya tidak mengetahui kapan dilakukan penggesekan KKS miliknya.

    "Gak dikasih tahu, cuman kartunya dikumpulin semua banyakan, saya dapet Struk dari Ketua Kelompok, katanya besok ngambil barangnya," tutur Dewi yang tinggal di Kp. Ciheuleut, Desa Cimupang.

    Kejadian yang sama juga disampaikan oleh KPM lainnya diantaranya Hasanah, Elis Sumiati dan Nurhayati, dimana KKS yang seharusnya dipegang dan melakukan Transaksi oleh KPM malah dikolektif oleh Ketua Kelompok.

    Ternyata dalam bukti struk yang ditujukan tertulis bahwa Saldo KKS sudah Rp.0,- karena dilakukan transaksi pada tanggal 20 Februari 2021 di Agen Bank Mandiri Hasanah, dengan total saldo yang ditransaksikan Rp. 400.000 sedangkan KPM sama sekali belum menerima Komoditi atau Barang hingga saat ini.

    Dengan adanya temuan ini diminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan fungsinya sebagai yang ditegaskan didalam Pedoman Umum Program Sembako, bahwa Pengawasan perbankan, agen bank, dan sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Randi)

    Komentar

    Tampilkan