• Jelajahi

    Copyright © wwb.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Permendag No. 8 Tahun 2019, Mandul di Program Sembako Kabupaten Bogor

    dmin
    , February 26, 2021 WIB
    masukkan script iklan disini

    KAB.BOGOR, WWB.co.id - Ketua LSM Markas Pejuang Bogor ( MPB) Atiek Yulis Setyowati SH menyoroti penerapat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag RI) Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendag RI Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras. Menurutnya aturan tersebut dinilai Mandul karena tidak maksimal dilaksanakan di Kabupaten Bogor, pasalnya masih banyak Beras berkemasan yang tidak mencantumkan label yang sesuai aturan tersebut.

    "Pelanggaran aturan ini banyak ditemukan di Agen e-Warong Penyalur Program Sembako di Wilayah Kabupaten Bogor. Padalah dalam Permendag RI Nomor 8 Tahun 2019 tersebut ditegaskan Pelaku Usaha yang memperdagangkan beras dalam Kemasan kurang dan 50 kg (lima puluh kilogram) wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini," tutur Atiek Yulis Setyowati SH, Jumat (26/02/2021)

    Atiek berpandangan bahwa Label yang tercantum di Kemasan Beras dalam aturan tersebut wajib memuat keterangan paling sedikit mengenai, merek; jenis Beras, berupa Premium, Medium, atau Khusus, termasuk persentase butir patah dan derajat sosoh Beras; keterangan campuran dalam hal Beras dicampur dengan varietas Beras lain; berat atau isi bersih atau netto dalam satuan kilogram atau gram; tanggal pengemasan; dan nama dan alamat Pengemas Beras atau Importir Beras.

    "Dalam aturan itu juga kan disebutin bahwa Kemasan Beras harus berupa tercetak, ditempelkan atau melekat, disertakan, atau merupakan bagian dari Kemasan; dan menggunakan media yang gak gampang rusak dan/atau luntur. Pelaku Usaha juga wajib loh melakukan pendaftaran Label kepada Menteri sebelum memperdagangkan Beras," tegas Atiek.

    Atiek mengungkapkan, Jika Pelaku Usaha yang melanggar Permendag RI Nomor 8 Tahun 2019 seharusnya diwajib melakukan penarikan Beras dari peredaran dan dilarang memperdagangkan Beras dalam Kemasan yang tidak mencantumkan Label telah terdaftar. 

    "Seharusnya Penarikan Beras dari peredaran dilakukan oleh Pelaku Usaha atas perintah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga untuk dan atas nama Menteri. Bahkan Biaya penarikan Beras dari peredaran sebagaimana dibebankan kepada Pelaku Usaha," ujar Atiek.

    Atiek menegaskan, menurut aturan tersebut jika Pelaku Usaha yang tidak melakukan penarikan Beras atas kesalahan melanggar Permendag Nomor 8 Tahun 2019, seharusnya dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh instansi penerbit izinnya.

    "Seharusnya aturan ini bisa lebih maksimal diterapkan di Program Sembako, Dinas Sosial juga sudah sepantasnya membangun komunikasi aktif dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, untuk menindak para Pemasok Beras tak Memiliki izin," tegas Atiek.

    Atiek menilai bahwa, Tahun 2021 sudah seharusnya ada perapihan teknis terkait Bantuan Sosial, sehingga Polemik dan dugaan yang melibatkan beberapa kepentingan dapat diminimalisir. (Randi)
    Komentar

    Tampilkan