-->
  • Jelajahi

    Copyright © wwb.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Pemasok Program Sembako Di Tenjolaya Dicover BKAD

    dmin
    , February 18, 2021 WIB
    masukkan script iklan disini

    Kab. Bogor, wwb.co.id - Kepala Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Siti Masitoh mengakui bahwa bahwa Agen e-Warong penyalur Program Sembako diwilayahnya hanya menyalurkan komoditi saja, sedangkan untuk pemasok semua di Cover Oleh Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD).

    "E-warong tinggal membagikan saja, ada supplier yakni dari BKAD. Kalau ingin lebih jelasnya lagi lebih baik ke-BKAD," kata Masitoh, Selasa, (16/02/21).

    Selain itu Camat Tenjolaya Farid Ma'ruf, SH M.Hum ternyata tidak mempersalahkan Kepala Desa memberi masukan kepada e-warong untuk memilih Pemasok, "Kalau ngasih masukan siapa yang larang," kata Farid saat di temui di ruangannya, Kamis (11/02/21).

    Menurutnya, untuk kebijakan barang (komoditi) itu dikembalikan kepada e-Warong bahkan jika berkoordinasi dengan kepala desa Ia menilai tidak apa-apa, "mau sendiri-sendiri tidak silahkan ada masalah. Mereka mau kompak bareng-bareng mangga tidak apa-apa," jelasnya.

    Selain itu, kata dia, sah-sah saja Kepala Desa menyarankan e-warong untuk memilih salah satu supplier selama barangnya bagus dan sesuai. "Sah saja selama itu barangnya bagus, tidak ada yang komplain dan KPM-nya tidak dirugikan, saya rasa sah saja," imbuh Farid yang juga sebagai Penanggungjawab Tim Koordinasi Program Sembako di Kecamatan.

    Sedangkan dalam Pedoman Umum Program Sembako 2020 jelas hal tersebut tidak diperbolehkan karena ada poin yang menegaskan bahwa ASN (termasuk TNI dan Polri), kepala desa/lurah, perangkat desa/aparatur kelurahan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPK), Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, dan SDM pelaksana Program Keluarga Harapan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-Warong, mengelola e-Warong maupun menjadi pemasok e-Warong.

    Tindakan Aparatur Desa ikut dalam pengelolaan Agen e-Warong jelas sangat mengganggu berjalannya Program, karena fungsi seharusnya Aparatur Desa adalah Berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan untuk menyusun jadwal registrasi/distribusi KKS.

    Menyediakan tempat untuk pelaksanaan pendistribusian KKS sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan Bank Penyalur. Memobilisasi KPM dalam pendistribusian KKS sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan Bank Penyalur. Memastikan kebenaran data KPM dan tertib administrasinya. 

    Selain itu Aparatur atau Perangkat Desa juga memiliki kewajiban Melaksanakan sosialisasi program kepada masyarakat khususnya KPM. Melakukan pemantauan pelaksanaan program. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan untuk penyiapan data penerima manfaat program dan penggantian KPM.

    Jadi jelas tidak ada satu pun poin di dalam Pedoman Umum Program Sembako 2020 yang memperkenankan Aparatur Desa melakukan intervensi kepada Agen e-Warong, apalagi Merekomendasikan, Menjadi bahkan Memasok Agen e-Warong Penyalur Program Sembako. (Randi/Sugandi)
    Komentar

    Tampilkan