• Jelajahi

    Copyright © wwb.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Kades Cibitung Tengah Akui adanya Surat Peralihan Agen BPNT

    dmin
    , February 17, 2021 WIB
    masukkan script iklan disini

    KAB.BOGOR, WWB.co.id - Kepala Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Siti Masitoh membenarkan adanya surat keterangan peralihan agen pengelolanan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Pangan (BPS) dari agen AS kepada TS dengan nomor : 46//203/01/II/2021 pada tangal 1 Februari 2021.

    Menurutnya, selama satu tahun di kelola oleh e-warong dari Bank BNI dirinya tidak mengetahui secara langngsung progresnya seperti apa.? Kebetulan kata dia, di tahun 2020 itu ada perivikasi data melaluii Siks-NG di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Lalu ada peralihan ke Bank Mandiri, dari situ tentunya harus membentuk agen baru, dengan aturan staf desa tidak boleh menjadi agen, salah satu alasan itulah yang membuat kami mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk memutuskan agen yang disetujui oleh semua pihak. Dalam Musdes tersebut, kami kumpulkan juga Keluarga Penerima Manfaat KPM-nya, kemudian kami pangil pak AS.

    Masitoh menjelaskan, AS sendiri adalah salah satu Sekdes di Desa Tapos 2. Maka dari itulah dirinya bersama masyarakat (KPM) dan RT/RW beinisiatif mengadakan musyawarah untuk menentuka agen baru. "Pengantian agen tersebut kita yang mengusulkan, karena pak Aep itu agen tidak buka warung sedangkan yang sekarang harus benar-benar agen itu punya warung. Sementara pak TS itu masuk keriteria dan memungkinkan untuk di jadikan agen," tutur Masitoh didampingi Kasi Kesra Desa Cibitung Tengah Adon. Selasa, (17/2/21).

    Masitoh mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui aturan dalam Pedoman Umum (Pedum). "Jadi setahu saya, dan saya belajar dari yang sudah-sudah. Tanpa mungkin tahu pedumnya seperti apa.? Atau peraturan umumnya bagaimana.? Saya cek keberadaan agenya yang terdahulu, mereka tak memiliki waroeng bahkan orang dekat dengan Kepala Desa, yang sudah-sudah bahkan di semua desa. Nah itu yang perlu di pertanyakan," ucapnya.

    "Kami mengadopsi apa yang mereka contohkan kepada kami, cuma dengan sistem yang lebih elegan yakni dengan cara kami surpai. Melihat rilnya seperti apa.? Tidak ngambil orang dekat dengan Kades atau pihak Desa," sambungnya.

    Dirinya mengakui hal sama pun dilakukan di Desa-Desa lain. "Di Tenholaya mayoritas sama, coba cek aja desa lain," tegasnya.

    Secara penyaluran, lanjutnya, e-waroeng tinggal menyalurkan saja, bukan belanja sendiri. "E-warong tinggal membagikan saja, ada suplier yakni dari BKAD. Kalau ingin lebih jelasnya lagi lebih baik ke-BKAD," kata Masitoh

    Sah-Sah Saja, Kepala Desa Menyarankan e-warong untuk Memilih Salah Satu Suplier

    Camat Tenjolaya Farid Ma'ruf, SH M.Hum mengatakan, tidak masalah Kepala Desa memberi masukan kepada e-warong. "Kalau ngasih masukan siapa yang larang," kata Farid ketika di temui di ruangannya, Kamis, (11/2/21).

    Menurutnya, untuk kebijakan barang (komoditi) itu di kembalikan kepada e-warong. "Itu kebijakan e-waroeng dia maudapat dari mana. ? mau koordinasi dengan kepala desa tidak apa-apa, mau sendiri-sendiri silahkan tidak ada masalah. Mereka mau kompak bareng-bareng mangga tidak apa-apa," jelasnya.

    Selain itu, kata dia, sah-sah saja Kepala Desa menyarankan e-warong untuk memilih salah satu suplier selama barangnya itu bagus dan sesuai. "Sah saja selama itu barangnya bagus, tidak ada yang komplain dan KPM-nya tidak dirugikan, saya rasa sah saja," imbuh Farid.

    Kadinsos Kabupaten Bogor, Kembali ke-Pedum

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Mustakim mengatakan, untuk permasalahan tersebut kembali kepada Pedoman Umum (Pedum) 2020. "Sesuai pedum saja, dalam Pedum sudah jelas tertuang aturan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Pangan (BSP)," ungkap Mustakim ketika di temui di Kantor Dinas Kabupaten Bogor, Senin, (16/2/21).

    Apa bila ada temuan dilapangan terkait hal tersebut, dirinya menyarankan untuk melapor Kedinas Sosial Kabupaten Bogor. "Apa bila ada temuan atau praduga tak bersalah bisa melapor kepada kami atau kepada tim pengaduan, kebetulan yang jadi ketuanya adalah pak sekdis sendiri," terangnya.


    Sementara itu, dalam aturan Pedum dijelaskan baik penyiapan e-warong, Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria, Bahan Pangan, Pengawasan dan Prinsip Pelaksanaan Program sebagai berikut : 

    Penyiapan e-warong adalah sebagai berikut :

    Bank Penyalur bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan di daerah mengidentifikasi agen bank atau pedagang untuk dapat menjadi e-Warong dengan memperhatikan jumlah dan sebaran KPM di desa/kelurahan serta e-Warong KUBE yang ada di daerah. Penetapan e-Warong sepenuhnya merupakan wewenang Bank.

    Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut:

    a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.

    b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.

    c. Menjual bahan pangan sesuai harga pasar.

    d. Dapat memiliki pemasok yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

    1) Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada e-Warong.

    2) Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada e-Warong. 

    e. Dapat melayani KPM dan non-KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.

    f. Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas.

    g. Pemilik usaha mikro, kecil, dan koperasi dapat mendaftarkan diri ke Bank Penyalur sebagai e-Warong. 

    h. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, pegawai Bank Penyalur, dan koperasi ASN (termasuk TNI dan Polri) tidak diperbolehkan menjadi e-Warong.

    i. ASN (termasuk TNI dan Polri), kepala desa/lurah,perangkat desa/aparatur kelurahan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPK), Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, dan SDM pelaksana Program Keluarga Harapan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-Warong, mengelola e-Warong maupun menjadi pemasok e-Warong.

    Elektronik Warung Gotong Royong, yang selanjutnya disebut e-Warong, adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian Bahan Pangan oleh KPM, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya. Pada wilayah dengan mekanisme khusus, e-Warong adalah tempat penyaluran yang telah disepakati antara Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten dengan Bank Penyalur melalui pemetaan lokasi dengan mempertimbangkan kemudahan akses.

    Bahan Pangan dalam ketentuan Pedum sebagai berikut :

    Bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-Warong menggunakan dana bantuan program Sembako adalah:

    a. Sumber karbohidrat: beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu.

    b. Sumber protein hewani: telur, daging sapi, ayam, ikan segar.

    c. Sumber protein nabati: kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu.

    d. Sumber vitamin dan mineral: sayur-mayur, buah-buahan.

    Pemilihan komoditas bahan pangan dalam program Sembako bertujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM. 

    Pencegahan stunting melalui program Sembako dilakukan dengan pemanfaatan bahan pangan oleh KPM untuk pemenuhan gizi di masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dimulai sejak ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 6-23 bulan. Bagi anak usia 6-23 bulan, bahan pangan dari program Sembako diolah menjadi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). 

    Bantuan program Sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian: minyak, tepung terigu, gula pasir, susu, MP-ASI pabrikan, makanan kaleng, mie instan dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam butir a-d di atas. Bantuan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok. Program Sembako mengakomodir ketersediaan bahan pangan lokal.

    Untuk SANKSI diatur dalam ketentuan Pedum sebagai berikut :

    Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan program Sembako, sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana daerah wajib berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Undang-undang ini kemudian diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUBP). Apabila dilaporkan dan ditemukan terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, akan dapat dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Pelaksana Bansos Pangan dan SDM Pelaksana Program Keluarga Harapan terkait pelaksanaan program Sembako, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan surat keputusan yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran oleh e-Warong, Bank Penyalur berhak mencabut ijin penyaluran manfaat program Sembako dan melaporkan kepada Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial.

    Kementerian Sosial dapat menyampaikan rekomendasi kepada Bank Penyalur untuk memberikan peringatan/sanksi terhadap e-Warong yang melanggar ketentuan program berdasarkan hasil pemantauan di lapangan dan/atau hasil pengecekan terhadap laporan pengaduan masyarakat maupun laporan dari Pemerintah Daerah.

    KPM yang melakukan kecurangan dalam pemanfaatan dana bantuan Program Sembako dikenakan teguran tertulis atau peringatan. Jika setelah mendapat teguran tertulis KPM tetap melakukan kecurangan maka penyaluran dana bantuan Program Sembako dapat dihentikan bagi KPM tersebut atau diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


    PENGAWASAN

    Pengawasan pelaksanaan penyaluran program Sembako dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pengawasan perbankan, agen bank, dan sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


    PRINSIP PELAKSANAAN PROGRAM

    Pelaksanaan program Sembako yang disalurkan secara nontunai harus memenuhi prinsip:

    1. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e-Warong;

    2. KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program Sembako pada e-Warong terdekat;

    3. E-Warong tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-Warong atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan;

    4. E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM;

    5. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan;

    6. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM;

    7. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM; dan

    8. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program Sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku. (Red-2)

     
    Komentar

    Tampilkan