-->
  • Jelajahi

    Copyright © wwb.co.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Alasan Prokes, UU No. 40 Tahun 1999 Dinilai Dikangkangi dalam Pemilihan Kades PAW Sukaraja

    dmin
    , December 13, 2020 WIB

    KAB.BOGOR, WWB.co.id - Salah satu Redaktur Media Online dan Cetak menyayangkan adanya batasan wantawan yang akan melakukan peliputan di acara pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Minggu, (13/12/20).

    "Dengan alasan Protokol kesehatan (Prokes) beberapa awak media dilarang masuk untuk melakukan peliputan dengan alasan batasan dan aturan Prokes," ungkap Samsuar salah satu Redaktur Onlinne dan Cetak.

    Redaktu Berantas Onlinne itu, mengaku kecewa dengan dengan adanya batasan tetsebut. Padahal, kata dia, Pers atau Wartawan tidak boleh dilarang mereka (wartawan-red) dilindungi Undang-undang.

    "Saya sanagat menyayangkan dengan adanya penghalang-halangan tersebut. Padahal, dalam UU No. 40 Tahun 1999 di jelaskan bahwa dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers (UU 40/1999) mengatur tentang ancaman pidana yaitu, setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)," tegas Sam.

    Senada dengan Sam, Arifin Pimpinan Redaksi Media Onlin ini juga mengaku kecewa. "Wartawan dilindungi Undang-undang, kalau pun ada aturan pembatasan itu buat orang umum bukan buat kami para jurnalis," terang Arifin.

    Dirinya menilai Undang-undang dilangkahi oleh aturan, ataupun peraturan. "Ini kan konyol dari mana dasarnya.? Secara tidak langsung saya menilai UU No. 40 Tahin 1999 di kang-kangi," tegas Arifin.

    Ketua Panitia H. Suhendi mengtakan, hal tersebut sesuai hasil rapat dari pada panitia dan BPD. "Berdasarkan hasil rapat antara Panitia dan BPD memang kita batasi bahwasanya dari media hanya 4 orang yang boleh masuk," katanya.

    Hal yang sama disampaikan Ketua BPD Desa Sukaraja, Yayat mangaku tidak bermaksud untuk membeda-bedakan. Akan tetapi memang prosedurnya seperti itu, jadi ada batasan dikarnakan pandemi. "Kami tidak bermaksud melarang atau membeda bedakan. Akan tetapi hal ini berdasarkan hasil dari pada rapat bersama yang mengacu kepada prokes, dan ini pun berjalan sukses berkat bantuan dari pada rekan media juga," ungkapnya.

    Sementara itu, Pjs Kepala Desa Sukaraja, H. Dian mengatakan, pihaknya tidak ikut campur dalam hal tersebut. "Itu urusan BPD dan Panitia karena. Karena saya tidak ikut campur dengan urusan itu BPD dan Panitia," singkatnya. (Red)
    Komentar

    Tampilkan